Ilham Tohti adalah seorang ekonom, intelektual publik, dan aktivis hak asasi manusia terkemuka dari etnis Uighur yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Tiongkok. Ia merupakan profesor ekonomi di Universitas Minzu (sebelumnya Universitas Pusat untuk Kebangsaan) di Beijing, di mana ia berfokus pada penelitian hubungan Uighur-Han dan mengadvokasi penerapan undang-undang otonomi daerah di Tiongkok.
Tohti secara konsisten menolak separatisme dan kekerasan, serta justru mempromosikan dialog damai, rekonsiliasi, dan pemahaman antara masyarakat Uighur dan penduduk Tionghoa Han. Pada tahun 2006, ia mendirikan situs web "Uighur Online" (Uighurbiz.net), sebuah platform dwibahasa yang menyediakan forum diskusi mengenai masalah sosial dan ekonomi yang memengaruhi komunitas Uighur. Melalui platform ini, ia mengkritik kebijakan pemerintah di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, terutama terkait ketenagakerjaan, hak bahasa, dan pelestarian budaya.
Tohti ditangkap pada 15 Januari 2014 dan ditahan tanpa akses komunikasi selama beberapa bulan. Pada September 2014, setelah persidangan dua hari yang tertutup untuk umum, ia dinyatakan bersalah atas tuduhan "separatisme" dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pemerintah Tiongkok menuduhnya menggunakan platformnya untuk mempromosikan ekstremisme, sebuah klaim yang secara luas dibantah sebagai kebohongan oleh organisasi hak asasi manusia internasional dan para pendukungnya, yang melabeli persidangannya sebagai penuntutan bermotif politik yang bertujuan membungkam suara moderat dan damai.
Meskipun dipenjara, Ilham Tohti telah menerima pengakuan internasional yang signifikan atas upaya non-kekerasannya dalam menjembatani kesenjangan etnis. Ia dianugerahi Penghargaan Sakharov oleh Parlemen Eropa pada tahun 2019 atas "upayanya yang tak kenal lelah untuk membina dialog dan pemahaman antara masyarakat Uighur dan rakyat Tiongkok lainnya." Ia juga telah menerima PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award (2014), Martin Ennals Award for Human Rights Defenders (2016), Liberal International Prize for Freedom (2017), dan Weimar Human Rights Prize (2017). Ia telah dinominasikan untuk Penghargaan Nobel Perdamaian berkali-kali.
Kasusnya telah menjadi simbol dari tindakan keras yang lebih luas terhadap para intelektual Uighur dan suara-suara moderat di wilayah Xinjiang, yang menarik perhatian berkelanjutan dari pemerintah, organisasi internasional, dan para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia.