Japan Uyghur Association (juga dikenal sebagai Nippon Uyghur Association atau Nihon Uiguru Kyokai) adalah organisasi diaspora yang berbasis di Tokyo, Jepang, yang mengadvokasi hak-hak masyarakat Uighur dan mempromosikan kesadaran mengenai situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Tiongkok.
Asosiasi ini berfungsi sebagai badan perwakilan utama bagi komunitas Uighur di Jepang dan beroperasi sebagai organisasi anggota dari World Uyghur Congress (WUC). Melalui afiliasinya dengan WUC, Japan Uyghur Association berpartisipasi dalam upaya advokasi internasional dan berkoordinasi dengan organisasi diaspora lainnya di seluruh dunia.
Kegiatan organisasi ini meliputi penyelenggaraan kampanye kesadaran publik, berpartisipasi dalam konferensi akademik, menyerahkan laporan kepada badan hak asasi manusia internasional, serta menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen Jepang. Organisasi ini berupaya mengedukasi masyarakat Jepang mengenai budaya, sejarah, dan situasi politik terkini yang memengaruhi masyarakat Uighur di Tiongkok.
Jepang menampung komunitas diaspora Uighur yang kecil namun aktif, dan asosiasi ini berfungsi sebagai pusat budaya dan sosial bagi para anggota komunitas. Organisasi ini memfasilitasi acara budaya, program pelestarian bahasa, dan pertemuan komunitas yang membantu menjaga identitas budaya Uighur di kalangan anggota diaspora yang tinggal di Jepang.
Asosiasi ini sangat aktif dalam menjalin hubungan dengan media Jepang dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran mengenai laporan tentang penahanan massal, pengawasan, dan penindasan budaya di wilayah Xinjiang. Mereka telah berpartisipasi dalam pernyataan bersama dengan organisasi hak asasi manusia lainnya dan memberikan kesaksian di hadapan komite parlemen Jepang yang memeriksa situasi tersebut.
Melalui upaya advokasinya, Japan Uyghur Association telah berkontribusi pada meningkatnya kesadaran publik di Jepang mengenai isu Uighur, membantu menginformasikan diskusi kebijakan, dan mendorong keterlibatan Jepang yang lebih besar dengan mekanisme hak asasi manusia internasional yang menangani situasi di Xinjiang.