Asosiasi Uyghur Prancis (Association des Ouighours de France) adalah organisasi diaspora yang berbasis di Prancis yang mengadvokasi hak-hak masyarakat Uyghur dan melayani komunitas Uyghur di dunia berbahasa Prancis. Asosiasi ini beroperasi sebagai organisasi anggota Kongres Uyghur Sedunia (WUC) dan berpartisipasi dalam upaya advokasi internasional yang dikoordinasikan melalui jaringan WUC.
Prancis menampung salah satu komunitas diaspora Uyghur yang cukup besar di Eropa, dan asosiasi ini berfungsi sebagai pusat budaya dan advokasi bagi para anggota komunitas. Organisasi ini berupaya untuk mempromosikan kesadaran tentang budaya, sejarah, dan situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang di kalangan masyarakat dan kalangan politik Prancis.
Kegiatan asosiasi ini meliputi penyelenggaraan acara budaya, demonstrasi publik, keterlibatan media, serta advokasi dengan pejabat pemerintah Prancis dan lembaga-lembaga Uni Eropa. Berbasis di Prancis memberikan akses strategis ke proses pengambilan keputusan Uni Eropa, terutama mengingat peran berpengaruh Prancis dalam diskusi kebijakan luar negeri Eropa.
Organisasi ini aktif dalam mendukung inisiatif legislatif Prancis yang terkait dengan hak asasi manusia Uyghur, termasuk upaya untuk mengatasi kerja paksa dalam rantai pasokan yang terhubung dengan wilayah Xinjiang. Organisasi ini juga telah bekerja sama dengan lembaga akademik dan organisasi media Prancis untuk memberikan informasi yang akurat mengenai situasi yang menimpa masyarakat Uyghur.
Asosiasi Uyghur Prancis berpartisipasi dalam jaringan advokasi Eropa yang lebih luas, berkolaborasi dengan organisasi-organisasi Uyghur di seluruh benua dan berkontribusi pada kampanye advokasi bersama. Asosiasi ini telah terlibat dalam pengajuan laporan kepada komite parlemen Prancis dan lembaga-lembaga Eropa yang memeriksa kondisi hak asasi manusia di Tiongkok.
Melalui kiprahnya, asosiasi ini telah membantu membangun pemahaman tentang isu-isu Uyghur dalam masyarakat Prancis, serta berkontribusi pada keterlibatan Prancis dengan mekanisme hak asasi manusia internasional dan diskusi diplomatik mengenai situasi di wilayah Xinjiang.