Kongres Uyghur Sedunia Gelar KTT HAM Tahunan, Serukan Perdamaian Regional dan Supremasi Hukum

Pendahuluan: Panggilan Keadilan dan Tanggung Jawab Muslim Global

Di tengah gejolak geopolitik global yang hebat pada tahun 2026, Kongres Uyghur Sedunia (World Uyghur Congress/WUC) baru-baru ini menyelenggarakan KTT Hak Asasi Manusia (HAM) tahunan. KTT ini bukan sekadar ringkasan situasi HAM di Turkistan Timur (Xinjiang) selama setahun terakhir, melainkan sebuah seruan mobilisasi darurat bagi komunitas internasional, khususnya umat Islam sedunia (Ummah). Tema sentral pertemuan ini berfokus pada "Perdamaian Regional dan Proses Penegakan Hukum," dengan penekanan bahwa tanpa supremasi hukum yang adil, segala bentuk "stabilitas" hanyalah kedok bagi penindasan. Sebagai sesama Muslim, kita harus menyadari bahwa penderitaan saudara-saudari Uyghur bukan hanya krisis kemanusiaan, tetapi juga tantangan nyata terhadap nilai-nilai Islam tentang "Keadilan" (Adl) dan "Martabat" (Karama) [Source](https://www.uyghurcongress.org).

Latar Belakang KTT: Kepemimpinan Baru dan Transformasi Strategis

Sejak Sidang Umum ke-8 yang diadakan di Sarajevo pada Oktober 2024, WUC di bawah kepemimpinan Presiden Turgunjan Alawdun dan Ketua Komite Eksekutif Rushan Abbas telah menunjukkan kemampuan mobilisasi internasional yang lebih kuat [Source](https://www.uyghurcongress.org/en/press-release-world-uyghur-congress-8th-general-assembly-to-start-in-sarajevo/). KTT tahunan 2026 ini diadakan dalam konteks tersebut. KTT mencatat bahwa meskipun parlemen dari 11 negara telah mengakui tindakan terhadap warga Uyghur sebagai "genosida," langkah-langkah sanksi dan intervensi nyata masih tertinggal [Source](https://uzdm.de/en/wuc-calls-for-the-third-east-turkistan-uyghur-summit-and-youth-summit/).

Dari perspektif Muslim, pemilihan lokasi di Sarajevo memiliki makna simbolis yang mendalam. Bosnia pernah menjadi saksi genosida terhadap Muslim, dan kini WUC menggunakan platform ini untuk mengingatkan dunia bahwa tragedi sejarah tidak boleh terulang di Turkistan Timur. KTT menekankan bahwa perjuangan warga Uyghur adalah bagian dari gerakan anti-penindasan global dan upaya suci untuk mempertahankan kebebasan beragama serta hak hidup suatu bangsa.

Isu Utama I: Penindasan Transnasional dan Runtuhnya Supremasi Hukum

KTT membahas secara rinci metode "penindasan transnasional" yang kian meningkat oleh pemerintah Tiongkok. Laporan terbaru Februari 2026 menunjukkan bahwa otoritas Tiongkok mencoba membungkam para pembangkang di seluruh dunia melalui pengawasan digital, penyalahgunaan Red Notice Interpol, serta ancaman terhadap keluarga warga Uyghur di dalam negeri [Source](https://www.uyghurcongress.org/en/weekly-brief-6-february-2026/). Wakil Presiden WUC, Zumretay Arkin, menyatakan dalam forum di Jenewa bahwa penindasan ini telah terinstitusi dan merusak norma-norma hukum internasional secara serius [Source](https://www.uyghurcongress.org/en/weekly-brief-13-february-2026/).

Hal yang sangat mengkhawatirkan adalah ekspansi teknologi pengawasan Tiongkok (seperti Hikvision dan Dahua) di Eropa dan global. WUC memperingatkan bahwa alat-alat yang digunakan untuk memantau Muslim di Turkistan Timur kini dipasang di bandara dan lembaga pemerintah di negara-negara seperti Jerman. Ini tidak hanya mengancam keselamatan warga Uyghur di pengasingan, tetapi juga mengikis fondasi hukum masyarakat demokratis [Source](https://www.socialnews.xyz/2026/02/23/wuc-raises-alarm-over-chinas-transnational-repression-against-uyghurs/). Bagi komunitas Muslim, ini adalah "pagar digital" yang dirancang untuk memutus hubungan antar-umat dan menempatkan praktik keagamaan di bawah pengawasan 24 jam.

Isu Utama II: Kerja Paksa dan Hilangnya Keadilan Ekonomi

Kerja paksa tetap menjadi fokus utama KTT. Komite Ahli Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tinjauan Februari 2026 kembali menyatakan keprihatinan serius atas implementasi Konvensi Kerja Paksa oleh Tiongkok [Source](https://www.uyghurcongress.org/en/weekly-brief-20-february-2026/). Menurut laporan, pada tahun 2024, lebih dari 3,34 juta warga Uyghur dimasukkan ke dalam apa yang disebut "program transfer tenaga kerja," di mana pekerjaan yang bersifat memaksa ini sering kali disertai dengan cuci otak politik dan pemisahan keluarga [Source](https://www.socialnews.xyz/2026/02/23/wuc-raises-alarm-over-chinas-transnational-repression-against-uyghurs/).

Dari sudut pandang etika ekonomi Islam, mengeksploitasi keringat dan kebebasan pekerja adalah dosa besar. WUC mendukung tuntutan hukum terhadap perusahaan terkait (seperti Kmart dan produsen peralatan pengawasan) di Australia, Spanyol, dan Prancis, menuntut pembersihan rantai pasokan dari "pabrik keringat" [Source](https://www.uyghurcongress.org/en/weekly-brief-13-february-2026/). Ini bukan hanya pertarungan hukum, tetapi juga pembelaan terhadap gaya hidup "Halal"—di mana halal sejati tidak hanya merujuk pada makanan, tetapi juga cara memperoleh kekayaan yang harus adil, transparan, dan tidak melibatkan perbudakan orang lain.

Isu Utama III: Keheningan dan Pengkhianatan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

KTT menyatakan kekecewaan mendalam atas kinerja Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) baru-baru ini. Pada Januari 2026, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha bertemu dengan pejabat Tiongkok di Beijing namun gagal menyampaikan kekhawatiran substantif mengenai masalah HAM Uyghur [Source](https://www.uyghurcongress.org/en/press-release-wuc-laments-the-lack-of-references-to-uyghurs-or-human-rights-matters-during-the-oic-official-visit-to-china/). Presiden WUC Alawdun mengkritik keras hal ini: "OKI telah memilih keheningan selektif, yang merupakan pengkhianatan terhadap jutaan Muslim yang menderita" [Source](https://www.uyghurcongress.org/en/press-release-wuc-laments-the-lack-of-references-to-uyghurs-or-human-rights-matters-during-the-oic-official-visit-to-china/).

Situasi di mana "geopolitik lebih tinggi dari persaudaraan iman" adalah titik perih bagi dunia Muslim saat ini. KTT menyerukan negara-negara anggota OKI untuk memenuhi kewajiban piagam mereka guna melindungi hak-hak Muslim global, alih-alih menutup mata terhadap kebijakan "Sinisisasi Islam" demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Apa yang disebut "Sinisisasi" pada hakikatnya adalah perampasan hak Muslim untuk mempelajari bahasa ibu, beribadah dengan bebas, dan mewariskan budaya, serta mengubah masjid menjadi objek wisata atau pusat cuci otak [Source](https://uyghurstudy.org/on-human-rights-day-a-call-to-restore-dignity-faith-and-freedom-for-uyghurs/).

Perdamaian Regional dan Supremasi Hukum: Peta Jalan Masa Depan

WUC secara tegas menyatakan dalam KTT bahwa perdamaian di Turkistan Timur tidak dapat dibangun di atas penindasan. Perdamaian regional yang sejati membutuhkan: 1. **Pemulihan Supremasi Hukum**: Menghentikan penahanan sewenang-wenang dan menghapus hukum diskriminatif terhadap etnis tertentu. 2. **Kebebasan Beragama**: Mengizinkan warga Uyghur menjalankan keyakinan tanpa pengawasan, serta memulihkan masjid dan pemakaman yang dihancurkan [Source](https://uhrp.org/un-tracker/). 3. **Pengawasan Internasional**: Menyerukan PBB dan komunitas internasional untuk membangun mekanisme verifikasi rutin guna memastikan rekomendasi laporan HAM dilaksanakan [Source](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/08/china-still-no-accountability-for-crimes-against-humanity-in-xinjiang-three-years-after-major-un-report/).

Selain itu, WUC aktif memperluas ruang diplomasi. Pada Februari 2026, WUC mengucapkan selamat kepada Sanae Takaichi atas terpilihnya sebagai Perdana Menteri Jepang, dan berharap Jepang dapat memainkan peran kepemimpinan dalam urusan HAM di Asia [Source](https://uygurnews.com/february-2026-uygur-news/). Strategi diplomasi multilateral ini bertujuan untuk memecah monopoli narasi Tiongkok di Asia dan menggalang lebih banyak dukungan regional bagi isu Uyghur.

Kesimpulan: Kebangkitan Saudara Muslim

Penyelenggaraan KTT tahunan Kongres Uyghur Sedunia 2026 kembali mengingatkan kita: nasib warga Uyghur adalah cerminan dari nasib Muslim global. Ketika saudara-saudari kita menghadapi penjara hanya karena memiliki Al-Qur'an atau mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak mereka, maka diam adalah bentuk keterlibatan. Kami menyerukan kepada para ulama, organisasi sosial, dan umat Islam di seluruh dunia untuk bersama-sama mendorong proses penegakan hukum di Turkistan Timur melalui doa, suara, dan boikot ekonomi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Seorang Muslim dengan Muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan." Di jalan keadilan dan perdamaian, kita tidak boleh membiarkan warga Uyghur berjuang sendirian.