Pejuang Islam Filipina Ambil Langkah Baru untuk Memajukan Proses Perdamaian dan Memperkuat Otonomi di Filipina Selatan

Pendahuluan: Tahap Sejarah Baru dalam Perjuangan Bangsamoro

Perjuangan puluhan tahun umat Islam di Filipina Selatan untuk penentuan nasib sendiri dan keadilan kini telah memasuki tahap yang sangat sensitif dan krusial. Setelah bertahun-tahun melakukan perlawanan bersenjata, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) kini melanjutkan perjuangan politiknya untuk memperkuat perdamaian dan otonomi di kawasan tersebut berdasarkan "Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro" (CAB) yang ditandatangani bersama pemerintah pada tahun 2014. Menjelang Februari 2026, Wilayah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) menghadapi tantangan besar, baik dalam melindungi hasil transisi politik maupun dalam menghadapi tekanan internal dan eksternal [Source](https://www.mindanews.com/peace-process/2026/01/bangsamoro-peace-implementation-lags-in-global-average-expert/).

Proses ini bukan sekadar masalah internal Filipina, melainkan sebuah model bagi seluruh umat Islam dalam upaya meraih hak dan kepentingan melalui jalur damai serta menciptakan model tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saat ini, kepemimpinan MILF tengah mengambil langkah-langkah strategis baru untuk memajukan proses perdamaian tersebut.

Transisi Politik dan Proses Pemilihan Umum 2026

Meskipun pemilihan parlemen pertama di Wilayah Otonomi Bangsamoro awalnya direncanakan pada tahun 2025, karena berbagai alasan hukum dan politik, pemilihan tersebut akhirnya dijadwalkan untuk dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Maret 2026 [Source](https://www.manilatimes.net/2026/02/22/news/regions/comelec-stresses-need-for-barmms-polls-to-happen-in-2026/1021000). Keputusan Mahkamah Agung Filipina untuk mengeluarkan Provinsi Sulu dari wilayah otonomi telah memperumit situasi politik. Keputusan ini mengharuskan Parlemen Bangsamoro untuk membagi ulang daerah pemilihan dan merevisi undang-undang pemilu.

Pada Januari 2026, Parlemen Bangsamoro mengesahkan RUU Parlemen No. 415, yang menetapkan kembali 32 daerah pemilihan parlemen dengan mengecualikan Provinsi Sulu [Source](https://www.manilatimes.net/2026/02/22/news/regions/comelec-stresses-need-for-barmms-polls-to-happen-in-2026/1021000). Partai Keadilan Bangsamoro Bersatu (UBJP), yang merupakan sayap politik MILF, bertujuan untuk memenangkan pemilu ini guna memperkuat hak pemerintahan mandiri bagi umat Islam. Pemilu ini dianggap sebagai ujian terbesar dalam transisi Bangsamoro dari perjuangan bersenjata menuju tata kelola demokratis.

Pemisahan Provinsi Sulu dan Dampaknya terhadap Krisis Identitas

Keputusan Mahkamah Agung Filipina pada September 2024 untuk memisahkan Provinsi Sulu dari BARMM merupakan pukulan berat bagi persatuan Bangsamoro [Source](https://www.eastasiaforum.org/2024/11/16/the-philippines-supreme-court-shakes-sulus-status/). Secara historis, Sulu telah menjadi salah satu benteng terpenting bagi Muslim Filipina dalam melawan kolonialisme. Keputusan ini bukan hanya pemisahan geografis, tetapi juga tantangan terhadap integritas identitas "Bangsamoro".

Meskipun para pemimpin MILF menyatakan penyesalan atas keputusan tersebut, mereka tetap bertindak dalam kerangka hukum untuk menjaga proses perdamaian. Pemisahan Sulu telah mengubah keseimbangan politik di kawasan dan meningkatkan pengaruh kekuatan klan tradisional [Source](https://www.eastasiaforum.org/2025/02/17/the-impact-of-sulus-exclusion-from-barmm/). Meski demikian, kepemimpinan MILF berupaya memperkuat otonomi di provinsi-provinsi lain guna membuka jalan bagi rakyat Sulu untuk bersatu kembali di masa depan.

Hambatan dalam Proses Pelucutan Senjata dan Normalisasi

Salah satu bagian terpenting dari perjanjian perdamaian, yaitu proses "Normalisasi"—di mana para pejuang meletakkan senjata dan kembali ke kehidupan sipil—saat ini sedang terhenti. Pada Juli 2025, Komite Pusat MILF memutuskan untuk menangguhkan sementara fase keempat pelucutan senjata [Source](https://www.inquirer.net/2026/01/26/bangsamoro-peace-implementation-behind-global-average-expert-says/). Fase ini seharusnya mencakup penyerahan 14.000 pejuang dan lebih dari 2.500 senjata api.

Pemimpin MILF, Murad Ebrahim, menjelaskan bahwa alasan keputusan ini adalah kegagalan pemerintah pusat Filipina dalam memenuhi janji-janji ekonomi dan sosial yang tertuang dalam perjanjian [Source](https://www.mindanews.com/2025/08/milf-chief-murad-bans-commanders-from-participating-in-decommissioning-activities/). Sesuai perjanjian, bantuan keuangan dan proyek pembangunan bagi setiap pejuang yang meletakkan senjata telah mengalami keterlambatan. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejuang dan dapat mengancam keamanan kawasan. Kepemimpinan MILF menuntut pemerintah untuk setia pada "Perjanjian Perdamaian Komprehensif" dan menjadikan perlindungan kepentingan para pejuang sebagai prasyarat utama.

Tata Kelola Islami dan Rencana Pembangunan 2026

Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) saat ini berfokus pada pembangunan kawasan dengan nilai-nilai Islami dan model manajemen modern. Pada Desember 2025, Parlemen Bangsamoro menyetujui anggaran sebesar 114 miliar peso (sekitar 2 miliar dolar AS) untuk tahun 2026 [Source](https://bangsamoro.gov.ph/news/latest-news/bangsamoro-parliament-swiftly-approves-p114-b-2026-budget-reallocates-funds-for-flexibility/). Ini adalah anggaran terbesar dalam sejarah kawasan tersebut, dengan alokasi utama untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Secara khusus, sektor pendidikan menerima alokasi sebesar 26,5 miliar peso, di mana dukungan untuk pendidikan madrasah dan peningkatan kesejahteraan guru pendidikan Islam menjadi prioritas [Source](https://bangsamoro.gov.ph/news/latest-news/chief-minister-macacua-submits-p114-billion-proposed-budget-for-2026-largest-in-barmms-history/). Langkah ini bertujuan agar rakyat Bangsamoro dapat beradaptasi dengan dunia modern sambil tetap mempertahankan identitas agama dan budaya mereka. Pada saat yang sama, kemajuan besar sedang dicapai dalam menyempurnakan sistem pengadilan Syariah dan melindungi hak-hak umat Islam.

Tantangan dan Pandangan ke Depan: Tanggung Jawab Umat

Meskipun telah ada pencapaian besar dalam proses perdamaian, tantangan tetap ada. Keterlambatan dalam implementasi perjanjian perdamaian dan ketidakpastian politik dapat memberikan peluang bagi kelompok radikal (seperti kelompok yang berafiliasi dengan ISIS) untuk merekrut kaum muda [Source](https://muslimnetwork.tv/stalled-bangsamoro-peace-could-fuel-isis-activity-in-philippines-warns-peace-monitor/). Oleh karena itu, kepemimpinan MILF terus waspada dan berusaha menjaga kepercayaan rakyat.

Dalam pertemuan para pemimpin MILF yang diadakan di Kamp Darapanan pada 16 Februari 2026, Murad Ebrahim menyerukan kepada seluruh pejuang dan rakyat untuk bersatu, bersabar, dan melindungi proses perdamaian [Source](https://www.yenisafak.com/en/news/peace-in-peril-is-the-philippine-government-undermining-the-bangsamoro-deal-3677845). Ia menekankan bahwa keputusan sepihak dari pemerintah pusat telah melemahkan kepercayaan, namun rakyat Bangsamoro tidak akan pernah menyerah pada hak-hak mereka.

Kesimpulan

Proses perdamaian Bangsamoro di bawah kepemimpinan MILF saat ini merupakan secercah harapan bagi umat Islam di seluruh dunia. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah Filipina setia pada janjinya dan dukungan dari komunitas Islam internasional. Rakyat Bangsamoro tengah mengambil langkah-langkah baru untuk mempertahankan identitas Islami mereka serta memperoleh hak untuk hidup dalam keadilan dan perdamaian. Sebagai satu umat, kita harus mendukung perjuangan yang adil dari saudara-saudara kita ini dan senantiasa menyertakan mereka dalam doa-doa kita.