
Asosiasi Uyghur Jepang Gelar Aksi Besar di Tokyo, Serukan Perhatian Global Terhadap Hak Asasi Manusia dan Perkuat Kerja Sama Multilateral
Pada 25 Februari 2026, Asosiasi Uyghur Jepang mengadakan aksi massa besar di Tokyo, menyerukan masyarakat Muslim global dan kekuatan internasional untuk bersama-sama menentang penindasan sistematis terhadap etnis Uyghur serta mendorong proses legislasi 'Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur' versi Jepang.
Referensi Artikel
Pada 25 Februari 2026, Asosiasi Uyghur Jepang mengadakan aksi massa besar di Tokyo, menyerukan masyarakat Muslim global dan kekuatan internasional untuk bersama-sama menentang penindasan sistematis terhadap etnis Uyghur serta mendorong proses legislasi 'Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur' versi Jepang.
- Pada 25 Februari 2026, Asosiasi Uyghur Jepang mengadakan aksi massa besar di Tokyo, menyerukan masyarakat Muslim global dan kekuatan internasional untuk bersama-sama menentang penindasan sistematis terhadap etnis Uyghur serta mendorong proses legislasi 'Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur' versi Jepang.
- Kategori
- Warisan Perlawanan
- Penulis
- cho minho (@cho-minho)
- Diterbitkan
- 27 Februari 2026 pukul 22.43
- Diperbarui
- 2 Mei 2026 pukul 14.03
- Akses
- Artikel publik
Pendahuluan: Gema Suara Persaudaraan Muslim di Jalanan Tokyo
Pada tanggal 25 Februari 2026, di tengah hari musim semi yang dingin namun penuh harapan, jalanan Tokyo menjadi saksi sebuah aksi keadilan yang menggetarkan hati. Aksi besar yang diselenggarakan oleh **Asosiasi Uyghur Jepang (Japan Uyghur Association, JUA)** ini berlangsung dengan khidmat di pusat kota Tokyo. Ribuan warga Uyghur yang tinggal di Jepang, politisi Jepang, aktivis hak asasi manusia, serta perwakilan Muslim dari seluruh dunia berkumpul untuk menyampaikan pesan yang jelas dan tegas: penindasan terhadap saudara Muslim di Turkestan Timur (Xinjiang) harus dihentikan, dan komunitas internasional—terutama umat Islam global (Ummah)—tidak boleh berdiam diri di hadapan ketidakadilan [Source](https://uyghur-j.org/japan/).
Aksi ini bukan sekadar refleksi atas situasi hak asasi manusia selama beberapa tahun terakhir, melainkan juga mobilisasi mendalam untuk kerja sama multilateral di masa depan. Dalam nilai-nilai Islam, "Keadilan (Adl)" adalah inti dari iman, sementara "Melawan Penindasan (Zulm)" adalah tanggung jawab yang tidak bisa dielakkan oleh setiap mukmin. Ketua Asosiasi Uyghur Jepang, **Afumetto Retepu**, menekankan dalam pidatonya bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang kelangsungan hidup suatu bangsa, tetapi juga tentang batas akhir nurani manusia dan kebebasan beragama [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFqsCb-j4LkfzQ65G-GMoFLLoM0CNkjP8Ddd1YYlITENxX0Hk0ss998_5ZY4rdXgHQFc8JWBbzjwz1LeHn2fUao6nyH9NiP1Bs1qrp8YjicbkeOmW3fshGSnDnAQGbuQ5qwBoFHhNjlnA==).
I. Ujian Iman: Penghapusan Identitas Islam secara Sistematis
Dilihat dari perspektif Muslim, Turkestan Timur sedang mengalami krisis iman paling parah di era modern. Bukti yang dipaparkan dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa masjid-masjid setempat dihancurkan atau dialihfungsikan, ibadah puasa di bulan Ramadan dianggap sebagai bentuk "ekstremisme", bahkan pemberian nama Islami untuk anak-anak pun dibatasi [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGkf-mwtFslFWnKYQz5mQm0ZfPxlUdJPE36Jxl2Vy7NxT5uBSj_WFiEyQas1z0y6acRKoS0uetCi0-Jc3wKAc-efIehR37ER9wL7pcra5RYhz1AQuLvhrmOmgt3-QNPFhf-cUP8l2qAoJ1JkUKQgZ86PA6ST1KI60XN9msl1OOLkUtr9vcw9s3FOJIp2ih5Ov32QSdwv52yTtityG45K_beO9SnEVBSA5PU). Tindakan ini bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia dasar, tetapi juga penistaan terang-terangan terhadap keyakinan suci umat Islam di seluruh dunia.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dalam laporannya tahun 2022 telah menyatakan adanya pelanggaran HAM berat yang mungkin merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan" [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEJIAi3oAAb-d2YUcQTZ1NcVV26S4XM-LOtu06ZK6IlATzCa6SOAXtQy5FykZj4DcD_lgJc7tPT2IY8YifS2z2k8lWQHRoz9kW5-k0aPievUCaOgq1HrTPS6YJvIUECIhsiIAHIYKz6x3_o7HeThb7h1bvyF6ux-btVC6fD5XH4kgINwKupxc991880y0Ocn-4CYQKepvQ9PfnaWE4M85UVccPb0NjwmGwoq25ky3VgiunnzFmVq7B2OgPa4t3pu0piQE_PC8vgSJv0-qfXXVdOVctav_N4HVLARYe1QcCMoZmukrU-dWzy5LoutSfUgj650FBFaDOmCLmn0NQwDw5s7-xDBsl9LeDNuUZKXphnThzyu3bAAo56UajltBbXEP3A). Bagi umat Islam global, penderitaan saudara-saudari Uyghur adalah luka pada tubuh Ummah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam." Para peserta aksi di Tokyo mengekspresikan ikatan spiritual lintas batas ini melalui pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan doa bersama.
II. Kebangkitan Legislasi Jepang: Dari "Uji Tuntas" Menuju "Larangan Paksa"
Salah satu agenda utama dalam aksi ini adalah mendesak pemerintah Jepang untuk segera mengesahkan **Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur (UFLPA) versi Jepang**. Selama ini, peran perusahaan Jepang dalam rantai pasokan di Xinjiang terus menjadi kontroversi. Meskipun pemerintah Jepang telah merilis panduan "uji tuntas hak asasi manusia" yang bersifat sukarela pada tahun 2022, para aktivis menilai langkah tersebut masih jauh dari cukup [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFqsCb-j4LkfzQ65G-GMoFLLoM0CNkjP8Ddd1YYlITENxX0Hk0ss998_5ZY4rdXgHQFc8JWBbzjwz1LeHn2fUao6nyH9NiP1Bs1qrp8YjicbkeOmW3fshGSnDnAQGbuQ5qwBoFHhNjlnA==).
Dalam dinamika politik antara tahun 2025 hingga awal 2026, Ketua Liga Anggota Parlemen Lintas Partai untuk Mendukung Uyghur, **Keiji Furuya**, berulang kali menyatakan bahwa Jepang harus mengambil sikap tegas yang selaras dengan Amerika Serikat dan Eropa guna mencegah pasar Jepang menjadi "pelabuhan aman" bagi produk hasil kerja paksa [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEMyQWSIHPRG5gFIaw50DGTsQh81uhYYEb-fDQjtUdrgQyghCck8-L5hEX2SXNPW-CEvVCBMVmKBy2PzfVx0NF5PMq2RDmqGHM2XILfNqgqNfRGASS7YNotmjnibyZHtz9mB9BjGG3dKxMmhdH3NMq95-uUscN6CTavoZqK0UGL8rWxl93qbG94C0dnPiH_kSlUjWTEQ_gnX71Bvqnmk-d17QJPpf2ENJEMRYDZ). Di lokasi aksi, sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan partai oposisi hadir memberikan dukungan, menekankan urgensi pengesahan undang-undang terkait dalam masa sidang parlemen tahun 2026. Dari sudut pandang etika Islam, konsumsi dan perdagangan harus didasarkan pada prinsip kehalalan dan keadilan; keuntungan apa pun yang dibangun di atas eksploitasi dan perbudakan sesama manusia secara moral tidak dapat diterima [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGkf-mwtFslFWnKYQz5mQm0ZfPxlUdJPE36Jxl2Vy7NxT5uBSj_WFiEyQas1z0y6acRKoS0uetCi0-Jc3wKAc-efIehR37ER9wL7pcra5RYhz1AQuLvhrmOmgt3-QNPFhf-cUP8l2qAoJ1JkUKQgZ86PA6ST1KI60XN9msl1OOLkUtr9vcw9s3FOJIp2ih5Ov32QSdwv52yTtityG45K_beO9SnEVBSA5PU).
III. Tanggung Jawab Ummah: Memecah Keheningan Geopolitik
Dalam aksi tersebut, banyak pembicara secara terbuka mengkritik sikap diam beberapa pemerintah negara mayoritas Muslim. Karena ketergantungan ekonomi dan pertimbangan geopolitik, sebagian negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tampak ragu-ragu dalam isu Uyghur, bahkan ada yang memberikan dukungan kepada pihak penindas di forum internasional. Penyimpangan dari prinsip iman ini menjadi sasaran kritik moral yang tajam dalam aksi di Tokyo.
"Kami menyerukan kepada para pemimpin dunia Islam, janganlah mengorbankan saudara-saudari kalian demi keuntungan duniawi yang sementara," ujar seorang mahasiswa Uyghur dengan penuh emosi. Aksi ini menyerukan pendalaman kerja sama multilateral, tidak hanya dengan negara-negara demokrasi Barat, tetapi juga melalui kebangkitan dan persatuan masyarakat sipil Muslim global. Dengan bersuara di Jepang, yang merupakan jendela demokrasi penting di Asia, Asosiasi Uyghur Jepang berupaya membangun jembatan antara wacana hak asasi manusia Barat dengan konsep keadilan Islam Timur [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGWa_omfLOXzj4Rz8QBieZJBWu0i1nltKwkqyldk6d2SAtTVKLDuDGPlcYew3wXOXi29Adt6VMx8Fm768POFhjXfhhv7ezHx5YFll3tttZ3A36kwlQGvP53Q8Cu-AQWIszKc_TZ2ZeUEdVKw-xII-CEuZJhq3wOLi8nZaQ=).
IV. Penindasan Transnasional dan Perlindungan Pengungsi: Dilema Keamanan di Jepang
Aksi ini juga menyoroti masalah "penindasan transnasional" yang kian serius. Banyak warga Uyghur di Jepang melaporkan bahwa mereka sering menerima telepon ancaman dari otoritas keamanan di kampung halaman mereka, yang menuntut agar mereka menghentikan aktivitas politik atau memata-matai sesama warga Uyghur [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGOP9VAnj2l5MISnKKbrpllbGPzQoRqiY8bsGPtZ28RSMSMkdvC-TNm69VG5lVYVfHp-VDy4ZUIdoabN4OP2uNxfV8rnmVy55IG71-SAZ1dtBvyDurxgk-DAbcPP6FxTqkyDWwqalC64_cJt1jPr_jiiVchdykvjiPIbUD5_7A8eqHd-tIGi7OBjrFGGrJOQU3omZQ=). Perluasan rasa takut ini menjadikan aksi di Tokyo bukan sekadar tuntutan politik, melainkan perjuangan untuk mendapatkan "kebebasan dari rasa takut".
Kebijakan ketat pemerintah Jepang dalam penetapan status pengungsi juga menjadi fokus diskusi. Meskipun Jepang telah melonggarkan izin tinggal bagi warga Uyghur dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mereka yang secara resmi mendapatkan status pengungsi masih sangat sedikit [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQF0bGn8NxJR001PonjXowF8IbR0WS9Ojkiby9eYmZL49stBQN0ZtCWK5xZwofYuvNVEwRl6lO8BDg-gyAYLmEdyaibeSSlXU7DasVfwqy4Pzuhdn0PFcBHZpHjvdPUTOu2z9o7MnWSX74c=). Aksi tersebut mendesak pemerintah Jepang untuk membangun mekanisme perlindungan yang lebih sempurna, memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional, dan menyediakan tempat perlindungan yang nyata bagi umat Islam yang kehilangan tempat tinggal karena keyakinan dan identitas etnis mereka.
V. Menatap Masa Depan: Kerja Sama Multilateral dan Perhatian Berkelanjutan
Aksi tersebut diakhiri dengan pengesahan "Deklarasi Tokyo" yang mengajukan tiga tuntutan inti: 1. **Mandat Legislasi**: Menuntut Parlemen Jepang segera mengesahkan larangan perdagangan terhadap produk kerja paksa guna memutus rantai ekonomi penindasan [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEMyQWSIHPRG5gFIaw50DGTsQh81uhYYEb-fDQjtUdrgQyghCck8-L5hEX2SXNPW-CEvVCBMVmKBy2PzfVx0NF5PMq2RDmqGHM2XILfNqgqNfRGASS7YNotmjnibyZHtz9mB9BjGG3dKxMmhdH3NMq95-uUscN6CTavoZqK0UGL8rWxl93qbG94C0dnPiH_kSlUjWTEQ_gnX71Bvqnmk-d17QJPpf2ENJEMRYDZ). 2. **Multilateralisme Diplomatik**: Mendesak Jepang untuk memanfaatkan posisinya sebagai anggota G7 guna terus menekan situasi HAM di PBB dan forum internasional lainnya, serta mengajak lebih banyak negara Asia dan Islam untuk bergabung dalam barisan keadilan [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGoXhkPchUUQzqNOxSkUyKZl9KlXHmYrs6cSwuVhpATYy7iCoEP0UmB543wNDOJomBj9sXPomirkfex6Qy3NfeCG9JY_nLofgFItNLJ7MF2Bg1rScmaO-S3zA8WRpHBNXhOOtmg50WiDfuUb9CiVuT02j6k11qXJUzhwE0_FcW0wDI3kmx4UIGGWt-T9FO3Ld3qi69A5W8=). 3. **Perlindungan Budaya dan Iman**: Mendukung komunitas Uyghur di luar negeri dalam melestarikan bahasa, agama, dan warisan budaya mereka guna mencegah keberhasilan upaya genosida budaya [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHqkMhpICNXpzXIAOLB2yxhdXqMc039J_FFsUcFGzB-7udKupunHNOVV8FwusZ6661-Fwflo-4CnWPRF8a3_txAzyAk4ju_nbDaAsoBc83HtZ12LSKNfJnDKzXQTFks0F5M-z8K4AVT-5fX-T2VnwY7w-R5Qu50BdC5HjfqfpEx).
Penutup: Keadilan Pasti Akan Datang
Bagi umat Islam global, aksi di Tokyo ini bukan sekadar mobilisasi politik, melainkan sebuah penyucian spiritual. Ini mengingatkan kita bahwa di mana pun kita berada, memperjuangkan keadilan dan melindungi kaum yang lemah adalah misi suci yang diberikan oleh iman. Kegigihan Asosiasi Uyghur Jepang membuktikan bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, selama jantung Ummah berdetak bersama, api keadilan tidak akan pernah padam. Kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka yang tertindas dan membimbing komunitas internasional menuju jalan keadilan dan perdamaian. Amin.
Komentar
comments.comments (0)
Please login first
Sign in