Asosiasi Uyghur Prancis Soroti Penderitaan Manusia dan Desak Parlemen Eropa Ambil Tindakan Tegas Terhadap Kebijakan Penindasan Sistematis

Asosiasi Uyghur Prancis Soroti Penderitaan Manusia dan Desak Parlemen Eropa Ambil Tindakan Tegas Terhadap Kebijakan Penindasan Sistematis

Luis Alejandro Guillén Alvarez@luisalejandrogu
1
0

Artikel ini mengulas upaya Asosiasi Uyghur Prancis dalam mengungkap pelanggaran sistematis Tiongkok, serta tuntutannya kepada Parlemen Eropa untuk mengadopsi langkah-langkah tegas terhadap kerja paksa dan genosida budaya di Turkestan Timur.

Referensi Artikel

Artikel ini mengulas upaya Asosiasi Uyghur Prancis dalam mengungkap pelanggaran sistematis Tiongkok, serta tuntutannya kepada Parlemen Eropa untuk mengadopsi langkah-langkah tegas terhadap kerja paksa dan genosida budaya di Turkestan Timur.

  • Artikel ini mengulas upaya Asosiasi Uyghur Prancis dalam mengungkap pelanggaran sistematis Tiongkok, serta tuntutannya kepada Parlemen Eropa untuk mengadopsi langkah-langkah tegas terhadap kerja paksa dan genosida budaya di Turkestan Timur.
Kategori
Warisan Perlawanan
Penulis
Luis Alejandro Guillén Alvarez (@luisalejandrogu)
Diterbitkan
27 Februari 2026 pukul 19.37
Diperbarui
1 Mei 2026 pukul 14.20
Akses
Artikel publik

Pendahuluan: Luka Bangsa yang Menganga di Turkestan Timur

Isu Turkestan Timur (Wilayah Xinjiang) tetap menjadi salah satu babak paling tragis dalam sejarah kontemporer umat Islam, di mana jutaan Muslim Uyghur menghadapi kampanye penindasan yang bertujuan untuk menghapus identitas agama dan etnis mereka. Dalam konteks ini, "Asosiasi Uyghur Prancis" (Association des Ouïghours de France) muncul sebagai suara yang berani di jantung benua Eropa, memikul amanah untuk membela mereka yang terzalimi dan menyoroti penderitaan manusia yang melampaui segala batas. Apa yang terjadi di Turkestan Timur bukan sekadar konflik politik, melainkan penargetan langsung terhadap akidah tauhid dan syiar Islam, yang menuntut hati nurani dunia, khususnya dunia Islam, untuk mengambil sikap tegas yang melampaui sekadar pernyataan kecaman dan kutukan [Association des Ouïghours de France](https://uyghur-france.org/).

Asosiasi Uyghur Prancis: Mimbar Kebenaran di Hadapan Tirani

Asosiasi Uyghur Prancis didirikan untuk menjadi jembatan yang menyampaikan tragedi rakyat Uyghur kepada komunitas internasional, khususnya di Prancis yang memiliki lembaga hak asasi manusia dan legislatif yang berpengaruh. Di bawah kepemimpinan aktivis dan akademisi Dilnur Reyhan, asosiasi ini berhasil mengubah isu Uyghur dari urusan domestik Tiongkok menjadi isu opini publik internasional. Asosiasi ini bekerja untuk mendokumentasikan kesaksian hidup para penyintas kamp konsentrasi dan menyelenggarakan acara-acara yang mengungkap kepalsuan narasi resmi Tiongkok yang mengeklaim bahwa kamp-kamp tersebut adalah "pusat pelatihan kejuruan" [Amnesty International](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/china-drastic-measures-to-slash-birth-rates-among-uyghurs-and-other-minorities/).

Dari perspektif Islam, asosiasi ini mewakili model "fardhu kifayah" dalam membela kaum yang lemah, di mana mereka berusaha mengembalikan martabat umat Islam yang dipaksa meninggalkan salat, puasa, dan jilbab mereka di bawah tekanan penyiksaan dan intimidasi. Upaya asosiasi di Paris tidak terbatas pada aspek hak asasi manusia saja, tetapi juga mencakup tekanan politik untuk mendapatkan pengakuan resmi atas genosida yang dialami oleh etnis Uyghur.

Seruan kepada Parlemen Eropa: Menuju Tindakan Tegas Tanpa Kompromi

Mengingat perkembangan terakhir, Asosiasi Uyghur Prancis telah mengintensifkan seruannya kepada Parlemen Eropa untuk mengambil langkah-langkah praktis yang melampaui simbolisme. Asosiasi tersebut menuntut larangan menyeluruh terhadap produk-produk yang dibuat melalui kerja paksa di Turkestan Timur, sebuah tuntutan yang mulai mendapat resonansi dengan disahkannya undang-undang baru Uni Eropa pada tahun 2024 dan 2025 yang bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang yang tercemar oleh "perbudakan modern" ke pasar Eropa [European Parliament](https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20551/parliament-adopts-ban-on-goods-made-with-forced-labour).

Asosiasi tersebut menekankan bahwa terus berdagang dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penindasan Tiongkok merupakan partisipasi tidak langsung dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, asosiasi mendesak Parlemen Eropa untuk: 1. **Mengaktifkan mekanisme sanksi Magnitsky**: Menargetkan pejabat Tiongkok yang terlibat langsung dalam pengelolaan kamp konsentrasi. 2. **Melindungi diaspora Uyghur**: Menghadapi penindasan transnasional yang dilakukan oleh aparat keamanan Tiongkok terhadap para aktivis di Eropa. 3. **Pengakuan resmi atas genosida**: Mengikuti jejak Majelis Nasional Prancis yang pada tahun 2022 mengakui bahwa apa yang terjadi pada etnis Uyghur merupakan genosida [Le Monde](https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/01/20/french-parliament-recognizes-china-s-genocide-of-uyghurs_5972410_4.html).

Perang Terhadap Islam: Penghancuran Masjid dan Penghapusan Identitas

Tidak mungkin membicarakan penderitaan Uyghur tanpa menyinggung aspek akidah; otoritas Tiongkok melancarkan perang terbuka terhadap segala sesuatu yang berbau Islam. Laporan terdokumentasi yang didukung oleh Asosiasi Uyghur Prancis menunjukkan penghancuran atau kerusakan ribuan masjid dan pemakaman Islam di wilayah tersebut, serta pengalihan beberapa di antaranya menjadi fasilitas wisata atau kafe, yang merupakan penghinaan nyata terhadap kesucian umat Islam [Human Rights Watch](https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting).

Kebijakan "Sinifikasi" Islam secara praktis berarti mengosongkan agama dari isinya, di mana kaum muda dilarang masuk masjid, para imam dipaksa untuk memuji Partai Komunis dalam khotbah mereka, dan pemberian nama-nama Islam pada bayi dilarang. Praktik-praktik ini mewakili puncak keangkuhan budaya dan penganiayaan agama, serta mengharuskan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara Arab serta Islam untuk meninjau kembali hubungan mereka dengan Beijing berdasarkan timbangan nilai dan prinsip Islam yang mewajibkan menolong saudara yang zalim (dengan menghentikan kezalimannya) dan yang dizalimi.

Kerja Paksa: Perbudakan di Abad ke-21

Isu kerja paksa adalah salah satu berkas paling menonjol yang digunakan Asosiasi Uyghur Prancis untuk mengejar perusahaan-perusahaan global. Ribuan warga Uyghur dipindahkan dari kamp konsentrasi ke pabrik-pabrik yang bekerja untuk merek-merek besar di sektor tekstil dan teknologi. Eksploitasi manusia yang keji ini merupakan pelanggaran nyata terhadap martabat manusia yang telah dimuliakan oleh Allah SWT.

Asosiasi tersebut, bekerja sama dengan organisasi internasional, telah berhasil mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan Prancis dan global atas tuduhan menutupi kejahatan terhadap kemanusiaan. Jalur hukum ini bertujuan untuk mengeringkan sumber pendanaan yang memberi makan mesin penindasan Tiongkok, yang juga merupakan kewajiban moral bagi konsumen Muslim untuk memboikot produk-produk yang terbukti terlibat dalam darah dan penghinaan terhadap saudara-saudara kita [BBC News](https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51697800).

Tanggung Jawab Umat Islam Terhadap Isu Uyghur

Sementara Asosiasi Uyghur Prancis bergerak di koridor parlemen Barat, pertanyaan tetap ada mengenai peran ibu kota negara-negara Islam. Sikap diam terhadap apa yang terjadi di Turkestan Timur dengan dalih "kepentingan ekonomi" atau "tidak mencampuri urusan dalam negeri" adalah sebuah pengkhianatan yang tidak sejalan dengan konsep satu tubuh, yang jika salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam.

Asosiasi Uyghur Prancis menegaskan dalam pidatonya yang ditujukan kepada dunia Islam bahwa isu Uyghur adalah ujian bagi sejauh mana kemandirian keputusan Islam dan kemampuannya untuk melindungi anak-anaknya. Dukungan yang dibutuhkan bukanlah dukungan militer, melainkan dukungan diplomatik, ekonomi, dan media, yang menempatkan Tiongkok di hadapan tanggung jawabnya sebagai kekuatan global yang bercita-cita memimpin tatanan internasional baru. Tatanan yang adil tidak mungkin dibangun di atas puing-puing bangsa yang dimusnahkan.

Penindasan Transnasional: Mengejar Orang-orang Merdeka di Pengasingan

Salah satu isu paling berbahaya yang dipantau oleh asosiasi adalah ancaman terus-menerus yang dihadapi oleh warga Uyghur yang tinggal di Prancis dan Eropa dari kedutaan besar Tiongkok. Mereka ditekan melalui keluarga mereka yang ditahan di dalam negeri untuk memaksa mereka menjadi mata-mata atau bungkam. Asosiasi melaporkan pelanggaran-pelanggaran ini kepada otoritas Prancis, menuntut penyediaan perlindungan hukum dan keamanan penuh bagi pengungsi Uyghur, serta menjamin bahwa tidak ada individu yang dideportasi ke Tiongkok di mana nasib yang tidak diketahui menanti mereka [The Guardian](https://www.theguardian.com/world/2023/dec/07/china-transnational-repression-uyghur-diaspora-report).

Kesimpulan: Keadilan Pasti Akan Datang

Perjuangan Asosiasi Uyghur Prancis adalah perjuangan demi kebenaran, keadilan, dan martabat manusia. Meskipun pemandangannya suram dan lawannya kuat, keyakinan para aktivis ini akan keadilan perjuangan mereka, yang bersumber dari kepastian bahwa kezaliman betapapun lamanya pasti akan berakhir, adalah apa yang mendorong mereka untuk terus maju. Parlemen Eropa hari ini berada di hadapan momen bersejarah; apakah akan membela nilai-nilai yang diagungkannya dan menghentikan mesin penindasan Tiongkok, atau membuktikan bahwa kepentingan materi berada di atas darah manusia.

Kita sebagai umat Islam dipanggil untuk mendukung upaya-upaya ini dengan segala cara yang memungkinkan, karena Turkestan Timur bukan sekadar titik geografis, melainkan bagian integral dari perasaan dan sejarah kita, dan kebebasan Uyghur adalah bagian tak terpisahkan dari kebebasan dan martabat umat.

Komentar

comments.comments (0)

Please login first

Sign in
    Asosiasi Uyghur Prancis Soroti Penderitaan Manusia dan Desak Parlemen Eropa Ambil Tindakan Tegas Terhadap Kebijakan Penindasan Sistematis - Warisan Perlawanan