Evolusi Pembebas Islam Filipina dalam Proses Perdamaian di Wilayah Selatan dan Dampak Mendalamnya terhadap Keamanan Regional

Pendahuluan: Perjalanan Panjang Iman, Tanah, dan Keadilan

Di Pulau Mindanao, Filipina Selatan, sejarah perjuangan rakyat Bangsamoro adalah sebuah epos agung tentang martabat iman, hak atas tanah, dan penentuan nasib sendiri. Sebagai kekuatan inti dalam perjuangan ini, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang sering disebut sebagai "Pembebas Islam Filipina", telah mengalami evolusi mendalam dari gerilyawan hutan menjadi penguasa regional selama setengah abad terakhir. Hingga Februari 2026, seiring dengan penundaan kembali pemilihan parlemen pertama di Wilayah Otonomi Bangsamoro (BARMM) dan proses perdamaian yang memasuki momen kritis "jam kesebelas", evolusi ini tidak hanya menentukan nasib jutaan umat Muslim, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi model tata kelola perdamaian di wilayah Islam di Asia Tenggara bahkan dunia [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGnQvaELUjff0xXePqkA7FN6eibUY5dUOvg3qmP4pY3gC8VMQw4lyCl0X798PYgC3ArpTJUYQEeETVOEtIE6K4IHtDKlBQM6ypCFVq-zA9mI61dFU7yAmwfZnS15JngGJWwGPer_ejdk4-OhZRl9F-kNyx2LV8dVujQjCW7Fz2q1xDcZQ34Npdhl567SMAouRf6523wrpMWRtRv9cBPAps3WY2z).

I. Kebangkitan Sejarah: Evolusi dari Jihad ke Kontrak Politik

Perjuangan bersenjata Bangsamoro berakar pada perlawanan terhadap kolonialisme dan penindasan sentralistik. Sejak invasi penjajah Spanyol pada abad ke-16, kesultanan-kesultanan Muslim di selatan selalu teguh mempertahankan iman mereka dan menolak asimilasi. Pada tahun 1970-an, menghadapi tekanan militer dan perampasan tanah oleh rezim Marcos, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) muncul untuk melawan. Namun, karena perbedaan pandangan mengenai integrasi tujuan kemerdekaan dengan nilai-nilai Islam, Hashim Salamat secara resmi membentuk Front Pembebasan Islam Moro (MILF) pada tahun 1984, yang menekankan keadilan sosial dan pembebasan nasional dengan ajaran Islam sebagai intinya [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFtj-uLBbRYh_q59-64-i93TvEd5dkXELsUehxmPhqcmYf1ExJ0QOb8dQ0vHoUadgCDIZkg0RWPG2-dgeSFbccDiTQScQyKnc7rIodJcvqrTt1vpKDKpBlE-ylhUWvU3EqVV9bK69HKpQvECVFj9wRMuCwwEn2IWMTZKdzFCMbcwF35QZfnoRxL8cEI_dLVk-FZD_WbUB-Gzh80A9M0-Ts5iBLWuHniYwXc42n2Xa229UOGOWSGZSM=).

Mulai tahun 1997, MILF memulai negosiasi perdamaian yang panjang dengan pemerintah Manila. Proses ini bukanlah sebuah kompromi, melainkan transformasi strategis berdasarkan prinsip Islam tentang "perdamaian (Sulh)". Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) yang ditandatangani pada tahun 2014 adalah kontrak bersejarah yang dicapai oleh kedua belah pihak, yang bertujuan untuk menukar pelucutan senjata secara bertahap dengan pembentukan entitas politik yang sangat otonom. Pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) pada tahun 2019 dan pembentukan wilayah otonomi menandai transformasi resmi "Pembebas Islam" dari "Mujahidin" menjadi "Pengelola" [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQG0yTzt7mjEEdke84yu6jxh2Nb2eaJspquzCVoqSwhWca2Kj6hCpLfEMYK7QXGzm7CfW3zPOCISWVxtsquDdDvPVNoN18yS1A5Yj9ZLgKbS6A6JJ3HtBFjAX_oIHg64cOsULaoAfV5UQmtkLqvWl7rFke0tpA5Xx_kD9pw8).

II. 2025-2026: Ujian Berat dan Persaingan Politik di Masa Transisi

Memasuki tahun 2026, proses perdamaian Bangsamoro menghadapi tantangan terberat sejak pembentukannya. Pemilihan parlemen wilayah otonomi pertama yang semula dijadwalkan pada Mei 2025 telah berulang kali ditunda karena sengketa hukum dan gejolak politik. Amandemen undang-undang terbaru dan keputusan Mahkamah Agung telah menunda batas waktu pemilihan hingga selambat-lambatnya 31 Maret 2026, bahkan beberapa anggota parlemen mengusulkan penundaan lebih lanjut hingga September 2026 [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQF8rEXUkRbxMsjwi2-7clnHeWGYyP3wH6lBmcwnxRSt7_i5iXVdzKuLYzli-XnL9u65AizMQIjDVGpkXkMj3VV1m3XBFqXrYsbbeZfEKJX90bjCPPRH1zOtihfG67RdjvGzPsylbk8yRfBujt2wBkLQ5lwtsHloNBjPuqdS-zvyNhF50RMw68l2ZvlTaO5MQ_aKuA==).

### 1. Krisis "Pemisahan" Provinsi Sulu
Pada akhir tahun 2024, Mahkamah Agung Filipina memutuskan bahwa prosedur bergabungnya Provinsi Sulu ke dalam wilayah otonomi adalah inkonstitusional, yang berarti benteng tradisional perjuangan Moro ini secara hukum tidak lagi menjadi bagian dari BARMM. Keputusan ini tidak hanya menyebabkan kekosongan kursi di parlemen wilayah otonomi, tetapi juga memicu kekhawatiran mendalam mengenai integritas wilayah Bangsamoro. Bagi komunitas Muslim, keluarnya Sulu bukan hanya kerugian geografis, tetapi juga pukulan berat bagi persatuan umat (Ummah) [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHNAbKA7P3r_-ZuCda2FpTXDtwafhe8pPwO7zGNnGbhXLJJGg4LEnLQPHr9MOQjw6MD3qpQMEAC7l3Qid-Llg1rz7vRYZVTGybAnMYAnZMHXidb_h6HQTI1fZcDXnPXGyd_zPdiT0lFLhKk-sd3LPHpUsP88YiVI2XdcAX8iR9rO4rypnpA).

### 2. Perubahan Kepemimpinan dan Keretakan Kepercayaan
Pada Maret 2025, Presiden Marcos secara sepihak menunjuk Abdulraof Macacua (Sami Gambar Macacua) untuk menggantikan Ahod Ebrahim (Murad Ebrahim) yang telah lama menjabat sebagai Ketua Menteri sementara, sebuah langkah yang memicu reaksi keras di internal MILF. Kepemimpinan MILF menuduh pemerintah Manila melanggar semangat perjanjian bahwa "lembaga transisi harus dipimpin oleh MILF", dan menganggap intervensi tersebut melemahkan keseriusan perjanjian perdamaian [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHNAbKA7P3r_-ZuCda2FpTXDtwafhe8pPwO7zGNnGbhXLJJGg4LEnLQPHr9MOQjw6MD3qpQMEAC7l3Qid-Llg1rz7vRYZVTGybAnMYAnZMHXidb_h6HQTI1fZcDXnPXGyd_zPdiT0lFLhKk-sd3LPHpUsP88YiVI2XdcAX8iR9rO4rypnpA). Pada 16 Februari 2026, MILF mengadakan pertemuan kepemimpinan besar-besaran di Camp Darapanan, menegaskan kembali tuntutan agar pemerintah "mengimplementasikan perjanjian perdamaian secara penuh dan setia" [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEdlPv2SqBzo86_rEqdCkIg6w78VsWwTS5qdy3pRc6yz1jz3VaIEp9lVft-PLKiaJFXHojkOj7CfpzIsNA-sOY20xftfgjzZe2H3NSsWE0zNYU0MabWilJzSlnvp5FcNewGhJ1z7Lh9UrFGxZa-JbTOuAUykmkPQgvtsr_tyh2X7YEnvzxNcMhD9V6pG3uczsdnq7EuPirXxpb5s7FjGjBPUpVcbMzWVdmhcebAYQ==).

III. Stagnasi Proses Normalisasi: Senjata, Mata Pencaharian, dan Keadilan

Inti dari proses perdamaian terletak pada "Normalisasi", yaitu mengembalikan mantan kombatan ke kehidupan sipil. Namun, proses ini mengalami kebuntuan antara tahun 2025 hingga 2026. Karena kegagalan pemerintah untuk menyediakan paket bantuan sosial-ekonomi sesuai kesepakatan, Komite Pusat MILF mengumumkan penangguhan tahap keempat dan terakhir dari penyerahan senjata dan demobilisasi personel pada Juli 2025 [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGnQvaELUjff0xXePqkA7FN6eibUY5dUOvg3qmP4pY3gC8VMQw4lyCl0X798PYgC3ArpTJUYQEeETVOEtIE6K4IHtDKlBQM6ypCFVq-zA9mI61dFU7yAmwfZnS15JngGJWwGPer_ejdk4-OhZRl9F-kNyx2LV8dVujQjCW7Fz2q1xDcZQ34Npdhl567SMAouRf6523wrpMWRtRv9cBPAps3WY2z).

Saat ini, masih ada sekitar 14.000 kombatan yang menunggu demobilisasi. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 1,2 miliar peso pada tahun 2025 untuk pembangunan infrastruktur dan memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga personel yang didemobilisasi, bagi komunitas Muslim akar rumput yang telah lama berada dalam kemiskinan dan konflik, kecepatan manfaat "dividen perdamaian" ini jauh di bawah harapan [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQED3E2NKPxPRmRw9_JHGRO90aZ03AWz2oUELItFk79mWCwTEpRnM6cjK8qG4yRi4wPafDC7Qn80WAKmchJ1MLlGlpcIKies4n5p103ZFSLkteE_pkOjbZ97BJEd_K0THBqzo7WasHILg45qCWnzWIBkZbOVvAuBA4yeIzeyHCfaZa4fXjxCakm1eRVr3RPLoyCT5E0lo_4DJhzByybVqKEU6Fw=). Frustrasi ekonomi semacam ini sangat mudah berubah menjadi ketidakpercayaan politik, bahkan mungkin memicu sebagian personel bersenjata yang terpinggirkan untuk beralih ke kelompok ekstremis.

IV. Situasi Keamanan Regional: Benteng Kokoh Melawan Ekstremisme

Dari sudut pandang keamanan regional, keberhasilan transformasi MILF adalah kunci untuk membendung penyebaran ekstremisme di Asia Tenggara. Meskipun kelompok-kelompok yang berbaiat kepada ISIS seperti Abu Sayyaf (ASG) dan Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) telah melemah secara signifikan di bawah serangan militer, mereka tetap mengintai di balik bayang-bayang, mencoba memanfaatkan fluktuasi dalam proses perdamaian untuk melakukan perekrutan [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHpC8QXSOHsuxjlAfNJ5WCUzSduemRCShZgX3Dr3-__fFSYp5EQHtn2nETuDqerrgQD9MvpzsCwTZRm6zkYHV-6szn6EPvcXud2aLv9X9uuYtWISN_nk-AWwYbOEeTVxVzhnxrNGyBpgsZNCgIIuB7teAX44smz6go7DJnqRax-_zlu0e9WhRhZOm0UWdUVyYU9B0j4=).

MILF, sebagai perwakilan kekuatan Islam moderat, telah mempersempit ruang gerak ekstremisme baik secara ideologis maupun organisasional dengan membangun sistem tata kelola yang sesuai dengan ajaran agama. Jika proses perdamaian gagal, Filipina Selatan tidak hanya akan terjerumus kembali ke dalam peperangan, tetapi kejahatan lintas batas dan aktivitas terorisme di seluruh wilayah Laut Sulu juga akan bangkit kembali. Oleh karena itu, memastikan penyelenggaraan pemilu 2026 yang adil dan stabilitas wilayah otonomi telah menjadi kepentingan keamanan bersama bagi negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Indonesia [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHfjPv1yOTRhMRjOVGP8AsTTcIjB2D2owRrlTrGnenwo5O0KKkn9TDnWvrvuvV_n3bYlRa1sPf5McZvto2kvjpWpkPecJI7xhSa-8BSi63T0gyg7KByaEprsdZaChnKy4rWOzI=).

V. Muslim Perspektif: Keadilan, Musyawarah, dan Visi Masa Depan

Dari perspektif komunitas Muslim, otonomi Bangsamoro bukan sekadar pembagian kekuasaan, melainkan pengejaran terhadap "keadilan sosial (Adl)". Ajaran Islam menekankan bahwa pemimpin harus berkomunikasi dengan rakyat melalui "musyawarah (Shura)" dan memastikan kepentingan kelompok yang lemah terlindungi. Penundaan pemilu dan intervensi politik saat ini dipandang oleh banyak cendekiawan Muslim sebagai penyimpangan dari semangat kontrak tersebut.

Namun, rakyat Bangsamoro telah menunjukkan "kesabaran (Sabr)" yang luar biasa. Dengan mempromosikan sistem perbankan Islam, memperkuat pembangunan pengadilan Syariah, dan mengintegrasikan pendidikan Islam di wilayah otonomi, MILF sedang membangun model masyarakat yang mempertahankan iman tradisional sekaligus beradaptasi dengan tata kelola modern. Upaya ini memiliki signifikansi referensi yang penting bagi kelompok Muslim di seluruh dunia yang mencari otonomi tingkat tinggi di negara-negara yang tidak didominasi oleh Muslim [Source](https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGIWJ9lh1Qdtk2HmYT1puyOURCNVVud0eqFb73hDj3jkI389KJ7bXwiqhX7WB_d-n9fw4oRZX2I6JKzIBasr02V7jW0JJCOmgKK5tortFQ_2vG68k_L).

Kesimpulan: Menjaga Api Perdamaian di Persimpangan Jalan

Filipina Selatan pada tahun 2026 berada di persimpangan jalan sejarah. Front Pembebasan Islam Moro, sebagai "Pembebas Islam", telah menyelesaikan transisi sulit dari perusak menjadi pembangun. Meskipun menghadapi berbagai hambatan seperti penundaan pemilu, perubahan wilayah, dan kelangkaan sumber daya, konsensus perdamaian tetap menjadi aset paling berharga bagi masyarakat setempat. Pemerintah Manila harus menyadari bahwa stabilitas Bangsamoro bukanlah sebuah pemberian, melainkan pilihan niscaya berdasarkan keadilan sejarah. Hanya dengan memenuhi perjanjian secara jujur dan menghormati hak otonomi Muslim, pertumpahan darah selama puluhan tahun dapat benar-benar diakhiri, menjadikan Mindanao sebagai tanah perdamaian dan kemakmuran. Bagi sesama umat Muslim di seluruh dunia, kita berharap dapat melihat Bangsamoro yang adil, makmur, dan teguh pada imannya berdiri kokoh di Asia Tenggara.