Pusat Informasi Turkistan Timur Merilis Laporan Penting bagi Komunitas Global Mengenai Situasi Terkini dan Catatan Hak Asasi Manusia di Wilayah Uighur

Pusat Informasi Turkistan Timur (ETIC) dalam laporan terbarunya yang dirilis pada awal tahun 2026 kepada komunitas global, khususnya umat Islam, mengungkapkan bahwa kebijakan genosida rezim Komunis Tiongkok terhadap Muslim di Turkistan Timur telah memasuki tahap baru. Laporan ini menyajikan bukti-bukti kuat mengenai penghapusan sistematis atas keyakinan agama, identitas budaya, dan hak-hak ekonomi rakyat Uighur, Kazakh, dan Muslim Turkik lainnya [uyghurtimes.com](https://uyghurtimes.com/posts/east-turkistan-human-rights-violations-index-2025-released-in-istanbul).

"Sinisisasi" Islam dan Gelombang Baru Penindasan Agama

Bagian terpenting dari laporan ini didedikasikan untuk pelaksanaan rencana lima tahun Tiongkok (2023-2027) mengenai "Sinisisasi Islam". Menurut informasi dari Pusat Informasi Turkistan Timur, pada tahun 2025 dan awal 2026, otoritas Tiongkok semakin mengintensifkan penghancuran, pengubahan fungsi masjid, dan penangkapan tokoh-tokoh agama dengan dalih "memberantas kegiatan keagamaan ilegal". Saat ini, sekitar 65% masjid di wilayah tersebut telah dihancurkan atau tidak lagi digunakan untuk tujuan keagamaan [gov.uk](https://www.gov.uk/government/publications/china-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-muslims-including-uyghurs-in-xinjiang-july-2025-accessible).

Hal yang paling menyedihkan bagi umat Islam adalah penyitaan Al-Qur'an dan buku-buku agama lainnya sebagai "materi ekstremis". Laporan tersebut mencatat bahwa orang tua yang menyimpan Al-Qur'an di rumah atau memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka dituduh melakukan "ekstremisme" dan dijatuhi hukuman penjara jangka panjang. Sebagai contoh, syahidnya ulama seperti Abidin Damollam di penjara adalah contoh nyata dari kebencian Tiongkok terhadap Islam [justiceforall.org](https://www.justiceforall.org/save-uyghur/justice-for-alls-save-uyghur-campaign-statement-on-uscirfs-2025-report-on-human-rights-violations-in-chinese-occupied-east-turkistan/).

Penindasan Digital dan Pengawasan Melalui Kecerdasan Buatan

Menurut "Catatan Hak Asasi Manusia Turkistan Timur" tahun 2025, rezim Tiongkok telah membangun sistem penindasan digital tercanggih di dunia di wilayah tersebut. Mulai tahun 2025, sistem pengawasan otomatis yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah dioperasikan sepenuhnya. Sistem ini mampu mendeteksi aktivitas harian umat Islam, apakah mereka menunaikan shalat atau tidak, bahkan mendeteksi "ketidakpuasan" melalui ekspresi wajah mereka [uyghurtimes.com](https://uyghurtimes.com/posts/east-turkistan-human-rights-violations-index-2025-released-in-istanbul).

Melalui sistem "apartheid digital" ini, otoritas Tiongkok membuat orang-orang Uighur merasa seolah-olah hidup di dalam penjara di tanah air mereka sendiri. Kamera yang dipasang di setiap jalan, setiap lingkungan, dan bahkan di setiap rumah telah sepenuhnya mengontrol kehidupan pribadi umat Islam. Situasi ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam melindungi martabat manusia dan privasi.

Kerja Paksa dan Perbudakan Ekonomi

Laporan Pusat Informasi Turkistan Timur juga memberikan perhatian khusus pada masalah kerja paksa. Pakar PBB dalam pernyataan yang dirilis pada awal tahun 2026 juga menekankan bahwa Tiongkok telah memaksa jutaan orang Uighur ke dalam kerja paksa dengan dalih "pengentasan kemiskinan" [ohchr.org](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/01/un-experts-alarmed-reports-forced-labour-uyghur-tibetan-and-other-minorities).

Menurut data, pada tahun 2024 saja, sebanyak 3,34 juta orang Uighur terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka di bawah rencana "pemindahan tenaga kerja" untuk bekerja dalam kondisi perbudakan di pabrik-pabrik di provinsi pedalaman Tiongkok [uyghurcongress.org](https://www.uyghurcongress.org/en/weekly-brief-20-february-2026/). Kebijakan ini bertujuan untuk memecah belah keluarga Muslim, mengubah struktur demografi, dan menghancurkan kemandirian ekonomi orang Uighur. Melalui ini, Tiongkok mencemari rantai pasokan global, termasuk produk yang diekspor ke negara-negara Islam, dengan darah dan keringat umat Islam.

Tanggung Jawab Komunitas Internasional dan Dunia Islam

Laporan tersebut mengkritik keras sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara Muslim terhadap penindasan ini. Pertemuan Sekretaris Jenderal OKI dengan pejabat Tiongkok di Beijing pada Januari 2026, yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan Tiongkok di Turkistan Timur, dinilai oleh organisasi-organisasi Uighur sebagai "pengkhianatan terhadap umat" [uyghurstudy.org](https://uyghurstudy.org/oic-china-engagement-ignores-ongoing-genocide-and-religious-persecution-of-uyghur-muslims/).

Pusat Informasi Turkistan Timur menyerukan kepada para pemimpin Muslim untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan saudara seiman mereka demi kepentingan ekonomi Tiongkok. Laporan tersebut menunjukkan bahwa rezim Tiongkok tidak hanya mengancam orang Uighur di Turkistan Timur, tetapi juga mereka yang berada di luar negeri melalui "Represi Transnasional". Risiko ekstradisi orang Uighur di beberapa negara Muslim kembali ke Tiongkok masih tetap ada [hrw.org](https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/turkiye).

Kesimpulan dan Seruan

Laporan terbaru dari Pusat Informasi Turkistan Timur ini sekali lagi mengingatkan bahwa situasi di Turkistan Timur bukan sekadar masalah hak asasi manusia, melainkan serangan terhadap kehormatan seluruh umat Islam. Genosida Tiongkok telah menjadi lebih sistematis dan teknis pada tahun 2026, dan untuk melawannya, umat Islam di seluruh dunia perlu bertindak bersama, memboikot barang-barang Tiongkok, dan memberikan tekanan pada pemerintah mereka masing-masing.

Terakhir, laporan tersebut menekankan bahwa perjuangan rakyat Turkistan Timur untuk melindungi kebebasan dan identitas agama mereka tidak akan pernah berhenti, dan keadilan pasti akan menang [east-turkistan.net](https://east-turkistan.net/new-years-message-of-the-prime-minister-of-the-east-turkistan-government-in-exile/).