Gerakan kemerdekaan Turkistan Timur mewakili aspirasi politik dan nasionalis yang telah berlangsung selama satu abad dan memiliki banyak sisi di kalangan banyak orang Uighur serta bangsa Turk lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Tiongkok. Para pendukung gerakan ini berupaya mendirikan negara merdeka, yang sering disebut sebagai Turkistan Timur atau Uyghurstan.
Dorongan untuk merdeka berakar kuat dalam sejarah wilayah tersebut dan ditandai dengan periode ketegangan yang berulang antara otonomi lokal dan kendali pusat Tiongkok. Setelah runtuhnya Dinasti Qing, ketidakstabilan regional memungkinkan adanya pernyataan kemerdekaan sementara. Republik Turkistan Timur Pertama didirikan di Kashgar pada tahun 1933, yang terinspirasi oleh cita-cita Pan-Turkisme dan Islam, namun ditumpas oleh pasukan provinsi Tiongkok dalam waktu satu tahun.
Republik Turkistan Timur Kedua dibentuk di Xinjiang utara (wilayah Ili) selama Pemberontakan Ili pada tahun 1944, dengan dukungan rahasia dari Uni Soviet. Republik ini berhenti berdiri setelah Tentara Pembebasan Rakyat mengonsolidasikan kendali atas wilayah tersebut pada tahun 1949 dan mengintegrasikannya ke dalam Republik Rakyat Tiongkok yang baru dibentuk sebagai Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.
Sejak tahun 1949, gerakan kemerdekaan ini terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Para pendukungnya membingkai perjuangan ini sebagai upaya penentuan nasib sendiri, kelangsungan hidup budaya, dan hak asasi manusia. Gerakan ini mencakup spektrum posisi politik yang luas, mulai dari seruan untuk otonomi sejati di dalam Tiongkok hingga tuntutan kemerdekaan penuh. Mayoritas organisasi diaspora yang terkait dengan gerakan ini, seperti Kongres Uighur Sedunia, secara eksplisit mengadvokasi pendekatan yang damai, tanpa kekerasan, dan demokratis.
Pemerintah Tiongkok mengategorikan gerakan kemerdekaan ini sebagai ancaman separatis, yang sering kali dikaitkan dengan terorisme dan ekstremisme agama. Pembingkaian ini telah menjadi elemen sentral dari kebijakan keamanan Tiongkok di Xinjiang, yang digunakan untuk membenarkan pengawasan ekstensif, penahanan, dan program pendidikan ulang yang telah menuai kritik internasional secara luas. Pengamat internasional mencatat pentingnya membedakan antara advokasi damai untuk hak-hak Uighur dan aktivitas kelompok militan, karena mencampuradukkan keduanya berisiko melemahkan diskursus hak asasi manusia yang sah.